6pilartransformkes
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumaera Selatan, dr. H. Trisnawarman, M.Kes, SpKKLP menjelaskan progres transformasi kesehatan enam pilar di bidang kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui tayangan visual video saat memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke 59 di RSUD Siti Fatimah, Rabu, 22 November 2023.

Peringatan Hari Kesehatan Nasional yang saat ini kita laksanakan, mengangkat Tema “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”. Tema ini dipilih karena Indonesia Tengah mengalami periode bonus demografi yang terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Kita, bangsa Indonesia harus berkerja keras memanfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos dari middle-income trap, menjadi bangsa yang berpendapatan tinggi serta mencapai visi Indonesia Emas 2045. Manusia Indonesia yang sehat dan cerdas adalah kunci mencapai masa keemasan itu, oleh karenanya transformasi kesehatan mutlak harus dilaksanakan. 

Tujuan pembangunan kesehatan adalah bagaimana menciptakan masyarakat Indonesia dan masyarakat Sumatera Selatan khususnya, agar mencapai suatu kondisi yang sehat, dimana tidak hanya sehat fisik (terbebas dari penyakit) tetapi juga sehat mental, sehat sosial sehingga dapat hidup produktif dan ekonomis. Sejalan dengan itu untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kesehatan tersebut Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan R.I. dengan sinergi yang kuat dan kolaborasi yang erat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh elemen masyarakat. untuk melaksanakan enam pilar transformasi kesehatan.

Enam pilar transformasi kesehatan tersebut yaitu :

  1. Pilar Pertama, transformasi layanan primer.

Dari fokus mengobati, menjadi mencegah.

Pilar kedua, transformasi layanan rujukan

Dari akses layanan kesehatan yang susah, menjadi mudah.

  1. Pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan.
  2. Dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri, menjadi mandiri di dalam negeri.
  3. Berikutnya, dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah, menjadi
  4. Pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan.

Dari pembiayaan yang tidak efisien, menjadi transparant dan efektif.

  1. Pilar kelima, transformasi SDM Kesehatan.

Dari tenaga kesehatan yang kurang, menjadi cukup dan merata.

  1. Pilar keenam, transformasi teknologi kesehatan.

Dari sistem informasi yang terfragmentasi, menjadi terintegrasi.

Dari teknologi kesehatan yang tertinggal, menjadi terdepan.

Menindaklanjuti enam pilar transformasi kesehatan tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan di Sumatera Selatan adalah bagaimana untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi yang berfokus pada 1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi; 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dan Penurunan Prevalensi Balita Stunting; 3) Peningkatan Pengendalian Penyakit; 4) Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan 5) Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan, tidak hanya tergantung dari kinerja upaya pelayanan kesehatan, dimana upaya promotif dan preventif menjadi utama tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif, namun justru peran sektor di luar kesehatan menjadi sangat penting, dan lebih utama adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian berprilaku hidup bersih dan sehat. Inilah yang menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan upaya-upaya akselesari dalam meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Peran Puskesmas sebagai Garda Layanan Masyarakat yang paling depan memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menjalankan program-program kesehatan di masyarakat. Puskesmas selaku pengayom masyarakat untuk hidup sehat harus mampu melakukan upaya pemberdayaan masyarakat selain upaya yang bersfifat kuratif. Untuk itu Gubernur Sumatera Selatan selalu medukung upaya-upaya revitalisasi Puskesmas agar Puskesmas memiliki standar sarana-prasana, alat kesehatan dan tenaga kesehatan yang optimal.

Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan suatu wadah upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan maupun di bidang yang lainnya, yang mana Posyandu tersebut berasal dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Kedepan Posyandu di Sumatera Selatan harus memiliki standar alat yang lengkap dengan kader-kader yang aktif sehingga kegiatan penimbangan Bayi/Balita, Pencegahan Stunting, Pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan penyakit tidak menular dan skrining beberapa penyakit menular dapat dilakukan di Posyandu. Dengan aktifnya layanan primer ini maka diharapkan derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat dan beban kesehatan dapat dikurangi, terutama beban pembiayaan kesehatan yang tinggi jika harus sampai dirujuk ke rumah sakit.

Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan rujukan (kuratif dan rehabilitatif) harus mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kementerian Kesehatan mengembangkan jejaring layanan rujukan untuk penanganan penyakit katastropik yang menjadi penyebab kematian tinggi dan beban pembiayaan besar, antara lain stroke, kanker, jantung, ginjal, serta kesehatan lbu dan Anak (KIA). Pada pilar ini, kita memperkuat sisi supply melalui peningkatan kapasitas infrastruktur dan kompetensi SDM dalam menyediakan layanan kesehatan, sehingga layanan rujukan tersedia dan dapat diakses 17 kabupaten/kota.

Pada pilar transformasi pembiayaan kesehatan, Sumatera Selatan telah melaksanakan program “Berkat” (Berobat Pakai KTP) yaitu suatu program dimana masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan mulai dari Fasiltas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sampai ke pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit dengan menggunakan KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) hal ini dapat tercapai karena Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), dimana 95,5 % masyarakat di Sumatera Selatan yang telah tercover program JKN melalui BPJS Kesehatan.

 

Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan SDM kesehatan disemua tingkatan fasilitas kesehatan wajib dipenuhi baik melalui formasi ASN sebagai upaya utama pemenuhan SDM kesehatan maupun melalui peningkatan kompotensi SDM kesehatan dengan program beasiswa, program pelatihan / short course serta memberikan hak-hak SDM Kesehatan secara adil dan konsisten agar mutu layanan yang diberikan kepada Masyarakat dapat dijaga.

Penggunaan teknologi sistem informasi kesehatan yang dapat memudahkan setiap masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dan data kesehatan yang dimilikinya tanpa mengurangi jaminan perlindungan data individu juga mutlak harus kita kembangkan kedepan.

Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah transformasi budaya kerja. Nilai-nilai dasar ASN berAKHLAK wajib kita hidupi untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, lincah dan professional. Haparan saya seluruh pegawai dan pejabat dapat bekerja dengan kompoten, jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati sehingga transformasi kesehatan dapat berjalan dan tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai.